Indonesia Masih Krisis Air Bersih

Oleh: Hasian Sidabutar, S.Pd

Terbit: Waspada Online, 16 September 2015 

Krisis Air bersih selalu menjadi topik yang marak diperbincangkan di negara Indonesia. Bagaimana tidak, walapun laut (air) Indonesia lebih luas dari daratan namun rakyat tetap saja mengalami krisis air bersih.

Air bersih tentu sudah menjadi kebutuhan primer manusia. Kegunaannya pun banyak seperti konsumsi minum, memasak, sampai bahan wajib di industri. Air tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Itulah sebabnya PBB menetapkan hari air sedunia setiap tanggal 22 maret yang juga tertera di dalam Resolusi PBB Nomor 147/1993. Tujuannya supaya setiap orang di dunia diingatkan untuk menghargai ketersediaan air.

Indonesia sendiri masih terus mengalami persoalan dalam ketersediaan air bersih. Setiap tahunnya, Banyak daerah di seluruh nusantara mengeluh kelangkaan air bersih apalagi di musim kering. Pada saat kemarau, sumber air menjadi kering dan masyarakat akan resah.

Dua lembaga besar PBB UNICEF dan WHO melansir bahwa Indonesia termasuk dalam 10 negara yang sebagian penduduknya tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih. Di peringkat pertama diduduki oleh negara Tiongkok dengan jumlah penduduk yang mengalami masalah dengan ketersediaan air bersih mencapai 108 juta jiwa. Kemudian India berada di posisi kedua yang mencapai 99 juta jiwa. Nigeria di posisi ketiga 63 juta jiwa, Ethiopia 43 juta jiwa, Indonesia 39 juta jiwa, Kongo 37 juta jiwa, Bangladesh 26 juta jiwa, Tanzania 22 juta jiwa, Kenya 16 juta jiwa dan terakhir Pakistan 16 juta jiwa. Menyabet peringkat kelima tentu menjadi sebuah hal yang memalukan bagi negara yang kaya air ini.

Pengelolaan yang Baik

Hingga September 2015, ketercapaian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan air bersih nasional tercatat kurang dari 40 persen. Angka ini belum memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs) yang seharusnya mencapai 60 persen. Masalahnya terdapat pada tata kelolaaan yang kurang baik. Akibatnya terjadi privatisasi air di setiap daerah dimana pemilik industri atau perusahaan cenderung lebih banyak menikmati fasilitas air bersih dibandingkan masyarakat umum lainnya.

Untuk menghindari ketidakadilan sosial, pemerintah harus benar-benar memperhatikan dan mengawasi  pemanfaatan air bersih nasional dengan melibatkan para kepala daerah sebagai penanggungjawab di setiap daerah masing-masing.

Di sisi lain, tanggungjawab ini tidak seutuhnya dibebankan kepada pemerintah tetapi juga masyarakat. Karena pada kenyataannya masyarakat ikut andil terhadap penurunan kualitas air di beberapa danau dan waduk di Indonesia. Contohnya, berlebihnya keramba apung di danau Toba, Sumatera Utara dan danau Maninjau, Sumatera Barat yang pada akhirnya sering memicu terjadinya “up willing” dan menyebabkan ribuan ikan mati.

Masyarakat harus benar-benar peduli akan kelestarian air di danau dan waduk dengan tidak mencemari air tersebut baik melalui keramba apung, menangkap ikan dengan menggunakan racun atau bom juga tidak membuang sampah dengan sembarangan.

Kemudian pemerintah juga perlu membangun infrastruktur penyaluran air khususnya di wilayah terpencil untuk mendekatkan sumber daya air ke masyarakat sehingga masyarakat tidak kekurangan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak ada salahnya pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk pembangungan infrastruktur tersebut agar daerah-daerah yang sering dilanda kemarau berkepanjangan dan dilanda kekeringan bisa menikmati air bersih yang memadai sebagaimana halnya perusahaan dan industri biasa nikmati.

Harapannya dengan perbaikan infrastruktur tersebut, akses air bisa dimiliki seluruh warga negara Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tidak ada lagi daerah yang mengalami krisis air. Hingga pada akhirnya, permasalahan air tidak akan terjadi lagi di Indonesia.

Penulis adalah Anggota Initiative of Change (IofC) Indonesia dan Alumnus Universitas Negeri Medan.