Oleh: Hasian Sidabutar, S.Pd
Terbit: Harian Waspada Online, Kamis 9 Juli 2015
Baru-baru ini negara Yunani mendeklarasikan kebangkrutan negara
tersebut akibat tidak mampu membayar utang senilai 1,54 miliar euro (Rp
22 triliun) ke International Monetary Fund (IMF) yang jatuh tempo
tanggal 6 juli 2015. Negara tersebut meminjam uang ke IMF untuk
membayarkan dana pensiun, gaji pegawai, dan berbagai subsidi karena
pendapatan negaranya tidak sanggup untuk menutup semua pengeluaran.
Setelah mempelajari latar belakang kebangkrutan Yunani, penulis
menyimpulkan ada 3 penyebab utama kebangkrutan itu. Pertama,
Pemborosan. Pada tahun 2004 Yunani menyelenggarakan 28th Summer Olympics
yang menghabiskan anggaran dengan jumlah besar. Pembangunan berbagai
infrastruktur seperti kereta bawah tanah demi berlangsungnya acara itu
dilakukan secara besar-besaran hingga pada akhirnya Yunani harus
kembali berhutang kepada berbagai pihak. Kedua, korupsi pajak yang
merajalela. Kasus korupsi dana pajak di Yunani tiap tahun terus
meningkat. Ketiga, konflik antar elite partai yakni Partai Sosialis dan
Demokrat. Konflik ini membuat stabilitas politik dalam negeri Yunani
menajadi karut-marut. Alhasil, banyak investor asing mengurungkan niat
untuk berkerjasama dengan Yunani.
Tahun 2015 ini menjadi puncak kebangkrutan Yunani. Dampak
kebangkrutan itu kian mencekik rakyat. Segala kebutuhan hidup rakyat
terancam, pengangguran meningkat, kriminalitas merajalela, dan terjadi
krisis kemanusiaan yang tak terbendung.
Beberapa Negara
Yunani bukanlah satu-satunya negara di dunia yang menelan pil pahit
kebangkrutan. Argentina, salah negara di benua Amerika ini juga bangkrut
dengan total utang sebesar US$ 95 miliar. Pada Juli 2014, Argentina
dinyatakan gagal bayar (default), tidak bisa membayar utangnya kepada
kreditur. Sampai saat ini, status Argentina masih gagal bayar. Puerto
Rico baru-baru ini juga mendeklarasikan kebangkrutan yang dialami negara
tersebut. Tercatat, Puerto Rico memiliki total utang sebesar US$ 73
miliar. Negara persemakmuran Amerika Serikat ini, juga tidak mampu
membayar utang obligasinya karena kehabisan uang tunai.
Berikutnya negara Jamaika dengan utang US$ 7,9 miliar. Kebangkrutan
tersebut ditengarai negara ini melakukan belanja anggaran besar
bertahun-tahun. Tingginya inflasi membuat Jamaika tidak bisa membayar
utang-utangnya. Negara Ekuador tercatat mengalami kebangkrutan dengan
total utang US$ 3,2 miliar. Walaupun memiliki sumber daya alam yang
kaya, namun Ekuador tidak mampu membayar utang tersebut. Pada tahun
2008, Zimbabwe, salah satu negara di kawasan Afrika juga mencatatkan
kisah kelam dalam sejarah perekonomiannya. Kala itu, salah satu negara
miskin di Afrika ini terlilit utang sebesar US$ 4,5 miliar.
Republik Nauru, negara kecil yang dulunya mamkmur ini mengalami
kebangkrutan dengan total utang mencapai 240 juta dolar. Angka itu jauh
lebih besar dari APBN negara itu sendiri. Disinyalir, kemiskinan yang
ditelan Nauru ditengarai borosnya negara tersebut akan barang impor
akibat terlela dengan kekayaan yang mereka dapatkan dari alam mereka.
jadi saat sumber daya alam yang mereka miliki habis, akhirnya
kebangkrutan negara itupun tidak bisa dicegah. Kini negara itu, jauh
dari kata makmur.
Seyogiyanya, kisah tragis negara-negara di atas menjadi alarm bagi
negara-negara lain yang juga terlilit utang internasional tak terkecuali
negara kita, Indonesia. IMF mencatat, Indonesia masuk dalam daftar
negara tak mampu membayar utang dan terancam menjadi negara bangkrut
bersama dengan negara Venezuela, Mesir, Pakistan,Timor Leste, Spanyol,
Portugal, dan Italia.
Posisi ini tentu membuat negara kita was-was. Pasalnya, sekarang ini
sudah begitu banyak indikasi yang ril yang bisa mengakibatkan Indonesia
kembali bangkrut seperti yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Pertama,
utang Indonesia masih tinggi dimana hingga Mei 2015 totalnya mencapai
2.845 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis dan tentu butuh waktu
yang panjang untuk melunasinya. Kedua, Nilai tukar rupiah yang kian hari
kian merosot. Tercatat, hingga di awal Juli ini, rupiah masih setia
bercokol pada posisi Rp 13.400 rupiah. Bahkan, banyak pakar currency
dunia dan analisis blumberg menyebutkan rupiah akan terjun bebas ke
angka Rp 17.000 per satu US dólar dalam tiga bulan ke depan. Tahun 2016
depan, rupiah bahkan diprediksikan tembus Rp 25.000/dólar AS. Jika hal
itu terjadi, kerusuhan tahun 1998 bukan tidak mungkin terulang kembali.
Ketiga, tingginya aktivitas korupsi. Indonesian Corruption Watch
(ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2014, terdapat 629 kasus korupsi
dengan jumlah tersangka 1328 orang dan menyebabkan kerugian negara
sebesar Rp5,29 triliun. Keempat, eksploitasi sumber daya alam yang masih
terus marak terjadi seperti sumber daya alam laut, hutan, migas, dan
pertambangan lainnya yang merugikan negara ribuan triliun rupiah. Tentu,
akibat eksploitasi ini pendapatan negara menjadi menipis. Kelima,
kemalasan masyarakat membayar pajak. Situs perpajakan (Pajak.go.id)
melansir bahwa 70 persen APBN Indonesia bersumber dari pajak. Artinya,
jika banyak perusahaan, UKM, wiraswasta, PNS dan masyarakat tidak taat
membayar pajak maka kas negara akan mengalami krisis. Imbasnya, negara
akan meminjam uang dari internasional untuk menutupi kebutuhan anggaran
dalam negeri. Hal ini nantinya bisa memicu kebangkrutan.
Keenam, stabilitas politik kian karut marut. Wajah perpolitikan di
Indonesian selalu menuai percekcokan yang tak lain disebabkan oleh
kepentingan pribadi, kelompok atau organisasi. Banyak ditemukan
ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif juga bahkan antara
rakyat dengan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Masyarakat
selama ini seringkali menjadi penonton karut marut perpolitikan tanah
air. Satu koalisi partai menjatuhkan koalisi partai lain. Kinerja satu
lembaga diprotes oleh lembaga lain demi kepentingan lembaga tertentu.
Ketidaksatuhatian pemerintah ini tentu bisa memicu ketegangan politik
yang berimbas pada stabilitas nasional. Jika ini terjadi, seluruh sektor
pemerintahan pastinya akan runtuh dan mengakibatkan kericuhan yang tak
terbendung di masyarakat.
Ketujuh, minimnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Fakta di
lapangan menunjukkan banyak rakyat tidak mau tahu apapun yang dikerjakan
oleh pemerintah. Rakyat menilai, semua pemimpin sama saja, hanya
mengubar janji-janji semata. Hal ini tentu sangat tidak baik terjadi
dalam suatu negara. Harusnya, negara dibangun untuk lebih maju lagi
tidak hanya oleh pemerintah saja melainkan rakyat. Sinergitas yang
terbentuk antara pemerintah dengan rakyat tentu akan menjaga keamanan
dalam negeri.
Berbenah Diri
Indonesia masih punya kesempatan untuk tidak kembali jatuh dalam
kebangkrutan seperti 1998 lalu. Akan tetapi dengan syarat, Indonesia
harus melakukan langkah-langkah antisipasif. Tidak begitu sulit namun
membutuhkan kesatuhatian dan kemauan untuk sama-sama membangun bangsa
ini menjadi lebih baik. Pemerintah bisa meminimalisir utang negara
dengan berbagai strategi.
Pertama, memperkuat sektor kelautan. Sumber daya laut yang begitu
berkelimpahan jika masuk ke kas negara, bisa menutupi kebutuhan negara
kita. Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti
mengatakan bahwa Indonesia sudah mengalami kerugian sebesar 3.000
triliun rupiah dari sektor kelautan. Oleh sebab itu, pemerintah harus
menindak tegas para pelaku eksploitasi serta oknum-oknum pejabat yang
“bermain” di sektor tersebut. Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang
memberi efek jera bagi oknum yang tidak bertanggungjawab. Kedua,
memutuskan rantai korupsi di tanah air. Meskipun bukan pekerjaan yang
mudah, namun bukan tidak mungkin korupsi di tanah air bisa dicegah. Oleh
sebab itu, negara ini butuh orang-orang bersih untuk mengerjakan itu.
Kita berharap, seleksi calon pimpinan KPK yang masih berlangsung
sekarang ini akan menghasilkan pimpinan KPK yang baru, jujur, terbuka
dan bersih dari segala kasus suap, gratifikasi dan praktek korupsi
lainnya. Dengan ketiadaan korupsi di negeri ini, tentu uang negara pun
tidak akan hilang dan perekonomian tanah air pun akan berjalan dengan
baik.
Ketiga, menyatukan visi dan misi antar pemimpin di tanah air ini.
Menomorduakan kepentingan pribadi dan kelompok menjadi kunci utama
terciptanya kesatuan visi dan misi dalam upaya memajukan bangsa ini.
harapannya, setiap unsur dalam pemerintahan fokus pada kinerja
masing-masing dan terus berjuang untuk mempertahankan stabilitas
nasional demi kesejahteraan negara. Keempat, menumbuhkan kembali
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Akutnya ketidakpercayaan
kepada pemerintah disebabkan karena banyaknya program pemerintah yang
tidak pro rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir keras untuk
membuat kebijakan atau program yang benar-benar hasilnya bisa dicecap
oleh rakyat khususnya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Tidak ada kata terlambat jika sejak dini pemerintah bangkit dan
bekerja merevolusi nasib negeri ini menjadi lebih baik. Yakinlah,
dengan niat dan tindakan ril yang dikerjakan dengan sepenuh hati tidak
akan menyebabkan kebangkrutan di negara dengan penduduk terbesar keempat
dunia ini.
(Penulis adalah Pemerhati Masalah Ekonomi dan Sosial. Staf Pengajar di Quantum College Medan. Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar