Oleh: Hasian Sidabutar, S.Pd
Terbit: Medan Bisnis Daily, Kamis 23 Juli 2015
Perayaan Idul Fitri 2015 diwarnai kasus penyerangan serta pembakaran
sejumlah kios dan sebuah mushala di Distrik Karubaga, Kabupaten
Tolikara, Papua. Pada kejadian ini, satu orang tewas dan sepuluh lainnya
terluka dan dirawat di RS setempat.
Spekulasi negatif pun bermunculan di kalangan publik.
Sebagian publik berpendapat bahwa kejadian berkaitan dengan agama dan
sebagian lainnya tidak mau berkomentar lebih karena takut isu ini akan
semakin memanas.
Kejadian ini tentu sangat disayangkan terjadi apalagi bertepatan pada perayaan hari besar agama Islam. Peristiwa ini juga tentu memberikan citra buruk bagi bangsa kita di mata Internasional. Pasalnya selain Papua dikenal dengan daerah yang damai kebebasan beragamanya, peristiwa ini terjadi di tengah seluruh mata dunia tertuju pada negara-negara mayoritas muslim yang merayakan hari raya Idul Fitri di waktu yang bersamaan, salah satunya Indonesia. Artinya, dunia internasional juga mengetahui hal ini.
Dampaknya, media sosial (social network) kini sedang dalam keadaan panas karena peristiwa ini. Berbagai komentar buruk dituai salah satu pihak yang diduga dengan sengaja melakukan pembakaran tersebut.
Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI), organisasi agama yang disebut-sebut sebagai dalang penyerangan dan pembakaran ini menuai banyak kecaman dari publik khususnya kaum muslim.
Bahkan sebagian komentar berisi kalimat balas dendam untuk kembali melakukan penyerangan kepada sejumlah rumah ibadah kristen di Tolikara tersebut. Komentar-komentar negatif ini tentu sangat disayangkan mengingat negara kita menganut asas kebebasan memeluk agama dan berdamai dalam bermasyarakat.
Di sisi lain, ada banyak kalangan yang memandang kejadian ini secara netral agar tidak memperkeruh suasana. Bahkan sebagian publik berinisiasi untuk melakukan tindakan nyata dengan berbagai cara salah satunya media sosial.
Ada dua gerakan media online yang ingin melakukan perbaikan pada kios dan mushalla yang terbakar di Tolikara tersebut. Kedua media online tersebut adalah change.org dan kitabisa.com.
Bahkan gerakan positif ini sudah mengumpulkan dana yang tergolong besar lebih dari 200 juta rupiah untuk melakukan perbaikan mushalla yang terbakar di Tolikara tersebut. Tentu, gerakan ini jauh lebih dibutuhkan masyarakat Tolikara dibandingkan dengan harus berdebat opini di media sosial.
Masyarakat Tolikara butuh perbaikan fasiltas mushalla bukan komentar yang berlebih. Karena berdasarkan pernyataan Kapolri RI Badrodin Haiti jelas mengatakan bahwa pasca kejadian tersebut, situasi di Tolikara sudah kembali kondusif. Artinya, masyarakat disana sesungguhnya juga tidak menginginkan kejadian itu terjadi dan masih tetap menghargai keberagaman.
Apa motifnya?
Lalu, apa sebenarnya motif kejadian naas ini? Ini pertanyaan dasar yang harus segera dijawab aparat hukum. Beragam asumsi muncul soal modus dan dalang penyerangan ini, salah satunya sentimen antar-agama.
Mendengar berita ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla langsung mencaritahu detil perkara tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa pemicu ketegangan tersebut adalah penggunaan pengeras suara saat pelaksanaan Shalat Idul Fitri yang hanya berjarak sekitar 250 meter dari tempat dilangsungkannya sebuah seminar internasional oleh Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang dihadiri sekitar 2000 pemuda kristen dari berbagai daerah di tanah air seperti Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya.
Soal penggunaan pengeras suara, sebenarnya surat himbauan yang ditandatangani oleh Presidenn GIDI, Dorman Wandikmbo pada 11 Juli lalu untuk mengingatkan umat islam di Tolikara. Surat tersebut bukan untuk melarang ibadah melainkan imbauan tak menggunakann pengeras suara.
Singkatnya, surat tersebut berbunyi "Mengingatkan akan diselenggarakannya seminar dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) Injili Pemuda Tingkat Pusat bertaraf Nasional/Internasional pada tanggal 15-20 Juli 2015, maka diminta kepada pihak muslim agar tidak melakukan kegiatan peribadatan di lapangan terbuka; tidak menggunakan pengeras suara dan ibadahnya cukup dilakukan di dalam mushalla atau ruangan tertutup".
Pihak GIDI sendiri meyakini bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan gesekan agama. Mereka menyatakan bahwa konflik agama tak pernah terjadi di daerah tersebut. oleh karena itu, pihak GIDI mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing dan emosi karena peristiwa ini. sebaiknya masyarakat menunggu penyelidikan dari penegak hukum untuk mengetahui akar masalahnya.
Terprovokasi dan Peran Pemerintah
Peristiwa ini tentu bisa menimbulkan perpecahan antar agama di tanah air sebagaimana kita tahu isu agama merupakan hal yang sangat sensitif di negeri ini. Oleh karena itu, kita jangan mudah terprovokasi pasca kejadian ini. Berbagai desakan dan saran pun sudah disuarakan oleh berbagai lembaga HAM serta elemen masyarakat. SETARA Institute yang bergerak memperjuangkan HAM meminta polisi untuk segera melakukan penyelidikan yang adil terkait kerusuhan di Tolikara.
Kaum Gusdurian juga melalui laman resminya sangat mengecam kejadian ini. Mereka mendesak kepolisian segera mengusut tuntas perkara ini dan menangkap para tersangka yang tidak bertanggungjawab tersebut. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyatakan akan membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki insiden kerusuhan ini. Pasalnya, GMKI masih menilai terdapat banyak kejanggalan pada kasus ini.
Sejauh ini, pemerintah sudah bergerak untuk menyelesaikan kasus ini. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti pasca kejadian langsung berkunjung ke Distrik Karubaga, Tolikara tempat peristiwa itu terjadi. Pada kesempatan itu, kepolisian bersama bupati Tolikara memberi bantuan kepada keluarga korban kerusuhan tersebut. Menteri dalam negeri, Tjahjo Kumulo juga dijadwalkan sudah berkunjung ke tempat perkara untuk mendapatkan informasi yang valid dan detil terkait kasus tersebut. Staf khsus Presiden Joko Widodo yakni Lenis Kogoya juga berkunnjung ke daerah tersebut.
Pihaknya berjanji akan bekerjasama dengan kepolisian, komnas HAM dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bersinergi mengusut tuntas kasus ini. Informasi terakhir dari kepolisian menyampaikan bahwa identitas para pelaku penyerangan sudah diketahui dan dalam proses pengejaran. Harapannya, semua pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tugas kita sebagai masyarakat tentu juga ada. Mari jangan mudah terprovokasi dengan kejadian ini. Mari lebih netral dan menjunjung tinggi keberagaman dengan tidak melakukan pembalasan. Sebaiknya kita serahkan seluruhnya kepada aparat hukum agar bisa menyelesaikan kasus ini. Semoga kejadian ini juga menjadi peringatan bagi kita agar ke depannya, kita lebih menghargai agama lainnya agar tercipta kerukunan di tengah keberagaman. Dengan begitu, terwujudlah dasar-dasar pada Pancasila kita.
Kejadian ini tentu sangat disayangkan terjadi apalagi bertepatan pada perayaan hari besar agama Islam. Peristiwa ini juga tentu memberikan citra buruk bagi bangsa kita di mata Internasional. Pasalnya selain Papua dikenal dengan daerah yang damai kebebasan beragamanya, peristiwa ini terjadi di tengah seluruh mata dunia tertuju pada negara-negara mayoritas muslim yang merayakan hari raya Idul Fitri di waktu yang bersamaan, salah satunya Indonesia. Artinya, dunia internasional juga mengetahui hal ini.
Dampaknya, media sosial (social network) kini sedang dalam keadaan panas karena peristiwa ini. Berbagai komentar buruk dituai salah satu pihak yang diduga dengan sengaja melakukan pembakaran tersebut.
Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI), organisasi agama yang disebut-sebut sebagai dalang penyerangan dan pembakaran ini menuai banyak kecaman dari publik khususnya kaum muslim.
Bahkan sebagian komentar berisi kalimat balas dendam untuk kembali melakukan penyerangan kepada sejumlah rumah ibadah kristen di Tolikara tersebut. Komentar-komentar negatif ini tentu sangat disayangkan mengingat negara kita menganut asas kebebasan memeluk agama dan berdamai dalam bermasyarakat.
Di sisi lain, ada banyak kalangan yang memandang kejadian ini secara netral agar tidak memperkeruh suasana. Bahkan sebagian publik berinisiasi untuk melakukan tindakan nyata dengan berbagai cara salah satunya media sosial.
Ada dua gerakan media online yang ingin melakukan perbaikan pada kios dan mushalla yang terbakar di Tolikara tersebut. Kedua media online tersebut adalah change.org dan kitabisa.com.
Bahkan gerakan positif ini sudah mengumpulkan dana yang tergolong besar lebih dari 200 juta rupiah untuk melakukan perbaikan mushalla yang terbakar di Tolikara tersebut. Tentu, gerakan ini jauh lebih dibutuhkan masyarakat Tolikara dibandingkan dengan harus berdebat opini di media sosial.
Masyarakat Tolikara butuh perbaikan fasiltas mushalla bukan komentar yang berlebih. Karena berdasarkan pernyataan Kapolri RI Badrodin Haiti jelas mengatakan bahwa pasca kejadian tersebut, situasi di Tolikara sudah kembali kondusif. Artinya, masyarakat disana sesungguhnya juga tidak menginginkan kejadian itu terjadi dan masih tetap menghargai keberagaman.
Apa motifnya?
Lalu, apa sebenarnya motif kejadian naas ini? Ini pertanyaan dasar yang harus segera dijawab aparat hukum. Beragam asumsi muncul soal modus dan dalang penyerangan ini, salah satunya sentimen antar-agama.
Mendengar berita ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla langsung mencaritahu detil perkara tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa pemicu ketegangan tersebut adalah penggunaan pengeras suara saat pelaksanaan Shalat Idul Fitri yang hanya berjarak sekitar 250 meter dari tempat dilangsungkannya sebuah seminar internasional oleh Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang dihadiri sekitar 2000 pemuda kristen dari berbagai daerah di tanah air seperti Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya.
Soal penggunaan pengeras suara, sebenarnya surat himbauan yang ditandatangani oleh Presidenn GIDI, Dorman Wandikmbo pada 11 Juli lalu untuk mengingatkan umat islam di Tolikara. Surat tersebut bukan untuk melarang ibadah melainkan imbauan tak menggunakann pengeras suara.
Singkatnya, surat tersebut berbunyi "Mengingatkan akan diselenggarakannya seminar dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) Injili Pemuda Tingkat Pusat bertaraf Nasional/Internasional pada tanggal 15-20 Juli 2015, maka diminta kepada pihak muslim agar tidak melakukan kegiatan peribadatan di lapangan terbuka; tidak menggunakan pengeras suara dan ibadahnya cukup dilakukan di dalam mushalla atau ruangan tertutup".
Pihak GIDI sendiri meyakini bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan gesekan agama. Mereka menyatakan bahwa konflik agama tak pernah terjadi di daerah tersebut. oleh karena itu, pihak GIDI mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing dan emosi karena peristiwa ini. sebaiknya masyarakat menunggu penyelidikan dari penegak hukum untuk mengetahui akar masalahnya.
Terprovokasi dan Peran Pemerintah
Peristiwa ini tentu bisa menimbulkan perpecahan antar agama di tanah air sebagaimana kita tahu isu agama merupakan hal yang sangat sensitif di negeri ini. Oleh karena itu, kita jangan mudah terprovokasi pasca kejadian ini. Berbagai desakan dan saran pun sudah disuarakan oleh berbagai lembaga HAM serta elemen masyarakat. SETARA Institute yang bergerak memperjuangkan HAM meminta polisi untuk segera melakukan penyelidikan yang adil terkait kerusuhan di Tolikara.
Kaum Gusdurian juga melalui laman resminya sangat mengecam kejadian ini. Mereka mendesak kepolisian segera mengusut tuntas perkara ini dan menangkap para tersangka yang tidak bertanggungjawab tersebut. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyatakan akan membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki insiden kerusuhan ini. Pasalnya, GMKI masih menilai terdapat banyak kejanggalan pada kasus ini.
Sejauh ini, pemerintah sudah bergerak untuk menyelesaikan kasus ini. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti pasca kejadian langsung berkunjung ke Distrik Karubaga, Tolikara tempat peristiwa itu terjadi. Pada kesempatan itu, kepolisian bersama bupati Tolikara memberi bantuan kepada keluarga korban kerusuhan tersebut. Menteri dalam negeri, Tjahjo Kumulo juga dijadwalkan sudah berkunjung ke tempat perkara untuk mendapatkan informasi yang valid dan detil terkait kasus tersebut. Staf khsus Presiden Joko Widodo yakni Lenis Kogoya juga berkunnjung ke daerah tersebut.
Pihaknya berjanji akan bekerjasama dengan kepolisian, komnas HAM dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bersinergi mengusut tuntas kasus ini. Informasi terakhir dari kepolisian menyampaikan bahwa identitas para pelaku penyerangan sudah diketahui dan dalam proses pengejaran. Harapannya, semua pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tugas kita sebagai masyarakat tentu juga ada. Mari jangan mudah terprovokasi dengan kejadian ini. Mari lebih netral dan menjunjung tinggi keberagaman dengan tidak melakukan pembalasan. Sebaiknya kita serahkan seluruhnya kepada aparat hukum agar bisa menyelesaikan kasus ini. Semoga kejadian ini juga menjadi peringatan bagi kita agar ke depannya, kita lebih menghargai agama lainnya agar tercipta kerukunan di tengah keberagaman. Dengan begitu, terwujudlah dasar-dasar pada Pancasila kita.
(Penulis adalah pemerhati Masalah
Ekonomi, Pendidikan dan Sosial dan Politik, Staf Pengajar di Quantum
College Medan, Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Alumnus
Universitas Negeri Medan.)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar