Menyoal Kinerja Kabinet dan Reshuffle

Oleh: Hasian Sidabutar, S.Pd

Terbit: Waspada Online, Kamis 30 Juli 2015

Usia pemerintahan Jokowi-JK kini sudah menginjak lebih kurang sembilan bulan sejak dilantik. Artinya, masyarakat sudah bisa memberi penilaian terhadap kinerja pemerintahannya khususnya menteri-menteri dalam kabinet kerjanya. Terkait hal itu, beberapa waktu terakhir, wacana perombakan kabinet (reshuffle) semakin menguat. Itu pertanda bahwa ada banyak desakan dari berbagai unsur supaya terjadi perubahan posisi jabatan pada kabinet kerja Jokowi. Suara tersebut tidak hanya datang dari partai politik tetapi juga dari elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga survei di Indonesia seperti Litbang Kompas. Secara umum masyarakat menilai kinerja kabinet pemerintahan Jokowi-JK tidak memuaskan. Setidaknya, tiga dari lima responden yang menjadi sumber mengatakan tidak puas. Di sisi lain, lebih dari setengah masyarakat menilai puas pada 3 kementerian kabinet kerja Jokowi.

Pertama, di bidang pembangunan. Hampir setengah dari masyarakat menilai puas terhadap kinerja kabinet Jokowi dalam membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dinilai puas tersebut mencakup transportasi, jalan raya, waduk, dan tak terkecuali penyediaan sarana perumahan bagi rakyat. Meski sebagian pembangunan infrastruktur merupakan kelanjutan dari program kabinet pemerintahan SBY, percepatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan mendapat dukungan publik.

Kedua, di bidang pendidikan. Lebih dari setengah masyarakat merasa puas dengan kinerja kabinet kerja bidang pendidikan. Keputusan Anies Baswedan selaku Mendikbud yang menetapkan Ujian Nasional (UN) bukan satu-satunya syarat penentu kelulusan siswa dianggap sebagai keputusan yang tepat  dalam memperbaiki mutu pendidikan secara perlahan.

Ketiga, di bidang kesehatan. Setengah dari masyarakat menilai puas dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Program Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dipandang sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Walau belum terealisasi secara total, namun kehadiran program ini setidaknya dinilai positif oleh publik.
 

Keempat, bidang Kemaritiman. Banyak masyarakat mengapresiasi kinerja Indroyono Soesilo selaku menteri bidang kemaritiman tersebut. Hal ini terkait erat dengan penilaian positif terhadap kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dari 34 menteri dalam kabinet, masyarakat menilai kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan yang paling baik.

Sorotan dan Penilaian
Namun, tidak bisa ditutupi bahwa masih ada beberapa kementerian yang mendapat dorotan dan penilaian yang tidak memuaskan dari masyarakat. Pertama, di bidang perekonomian. Lebih dari setengah masyarakat menilai tidak puas dengan kinerja menteri bidang perekonomian dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Harga beras yang melonjak tinggi, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terus merosot, dan harga bahan bakar yang cenderung terus naik menjadi bahan referensi penilaian masyarakat terhadap kementerian tersebut.

Kedua, Hak mendapatkan keadilan. Masyarakat menilai bahwa selama ini pemerintahan Jokowi masih belum berdampak besar dalam menegakkan keadilan di tanah air. Hukum masih tetap dipandang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Contohnya dalam tindak pemberantasan korupsi. Kasus  korupsi di tanah air tetap merajalela bahkan terus melambung naik. Lagi, Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mencuat beberapa waktu lalu menunjukkan lemahnya koordinasi dan komunikasi di antara lembaga negara yang mengampu bidang hukum.

Ketiga, kinerja kementerian yang dijabat oleh Puan Maharani yakni bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga tak memuaskan. Walaupun program kerja kementerian di bawah koordinasinya, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Kesehatan, mendapat sambutan baik dan dinilai positif, namun fungsi koordinasi dari kementerian ini tidak terlalu berdampak kepada masyarakat.

Keempat, penilaian serupa dituai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dipimpin Tedjo Edhy Purdijatno. Sebagai pembantu Presiden, kinerja kementerian ini belum ada yang menonjol. Alih-alih mendapat apresiasi, Tedjo sempat menuai kecaman saat konflik KPK versus Polri Januari silam. Beberapa pernyataan beliau sempat menimbulkan polemik.

Reshuffle
Penulis menilai, ketidakmaksimalan  kinerja menteri kabinet kerja Jokowi ditengarai komposisi kabinet yang kurang tepat. Ada beberapa posisi kementerian sekarang yang dipimpin oleh menteri yang tidak profesional di bidangnya. Yang pasti, latar belakang menteri yang berasal dari independen (non partai) atau berasal dari partai bukan pemicu ketidakmaksimalan tersebut.

Dengan alasan-alasan tersebut, muncul wacana di pemerintahan dan elemen masyarakat agar Jokowi segera merombak (reshuffle) komposisi kabinet kerja. Dalam hal perombakan komposisi, Jokowi selaku presiden seharusnya lebih teliti dalam mendalami kompetensi tiap tiap menteri yang beliau pilih. Baik bersumber dari masyarakat (independen) ataupun dari partai tidak menjadi persoalan. Yang terpenting, bidang yang digeluti tiap menteri nantinya mudah dipahami dan dikerjakan dengan lebih cepat dan maksimal.

Kita selaku masyarakat sering memandang perombakan kabinet (reshuffle) merupakan bentuk kelemahan dan kelalaian pemerintah. Kita perlu merubah pola pemikiran demikian. Reshuffle bukanlah bentuk kelalaian dan hal ini pun tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga di negara-negara lain. Kita juga perlu mengapresiasi tiap menteri yang sepanjang beberapa bulan ini telah memaksimalkan kinerjanya di bidang kementerian yang diamanatkan. Reshuffle kabinet yang sering kita seru-serukan selama ini sebaiknya kita jadikan sebagai kepedulian kita untuk perbaikan negeri ke depannya bukan untuk menjatuhkan pemerintah dalam kinerjanya.

Jika benar dalam beberapa waktu ke depan, Jokowi akan merombak kabinetnya, mari kita dukung dan apreasiasi. Semoga reshuffle tersebut nantinya mampu menghadirkan sosok menteri yang kompeten, bukan kompromi politik, agar mampu membawa perubahan yang berarti bagi negara Indonesia.

Penulis adalah Pemerhati Masalah Ekonomi, Politik, Pendidikan dan Sosial. Staf Pengajar di Quantum College Medan. Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia. Alumnus Universitas Negeri Medan