Memburu Mafia Desa

 Oleh: Hasian Sidabutar, S.Pd

Terbit: Harian Lampung Post, 13 Oktober 2015

Beberapa waktu yang lalu, pembunuhan tragis terjadi di desa Selok Awar-awar, Lumajang, Jawa Timur yang menewaskan Salim Kancil, seorang petani sekaligus aktivis yang menolak pertambangan pasir illegal di desanya. Kejadian ini memperlihatkan bahwa praktik mafia sudah merasuk ke pedesaan. Sebagai petani yang merasa hak-haknya dilanggar, Salim dan kawan-kawan berjuang menghalangi kerusakan lingkungan desanya. Namun, mereka harus berhadapan dengan keganasan orang-orang rakus.

Dalam kasus tersebut, polisi sudah menangkap puluhan orang pelaku pembantaian, termasuk Kepala Desa Selok Awar-awar, Harijono, yang diduga sebagai otak intelektual pembunuhan itu. Ironisnya, ada empat polisi yang juga diduga terlibat dalam kasus ini, bahkan jumlahnya diperkirakan akan bertambah. Bahkan Bupati Lumajang, As’at amaslik, juga tak menolak kemungkinan ada pejabat pemerintah daerah (pemda) yang terlibat. Ia juga telah mempersilahkan polisi memproses semua pejabat yang diduga  terlibat dalam kasus ini.

Kasus ini bermula ketika Salim, Tosan dan warga desa Selok menolak pertambangan pasir karena menimbulkan masalah lingkungan berupa lubang bekas galian yang berbahaya. Para petani itu juga mengkhawatirkan hilangnya bukit yang akan menyebabkan air laut menggenangi sawah dan merusak tanaman padi. Semula mereka menempuh cara damai dengan menyurati pemda, namun tak ditanggapi sehingga mereka terjun melakukan penolakan fisik. Kasus ini membelalakkan mata kita betapa kekejaman yang sangat sadis bisa terjadi di pedesaan.

Salim tak hanya dikeroyok, tetapi juga diseret dengan motor sejauh beberapa ratus meter, dipukuli dengan batu, diikat, disetrum, dan digorok lehernya. Yang lebih menusuk kepedihan kita adalah peristiwa tersebut disaksikan langsung anak-anak balita siswa PAUD termasuk anak-anak Salim Kancil. Secara psikologis, tontonan buruk itu pasti akan meninggalkan trauma panjang bagi anak-anak di masa dewasanya. Kita patut mengutuk keras tindakan sadistis seperti itu. Kita berharap, para pelaku diganjar hukuman yang setimpal dan member efek jera. Namun, persoalan kita tidak terbatas pada penanganan kasusnya, tetapi perlu menjadi pemikiran kita lebih jauh.

Kita kini risau karena sendi-sendi kemasyarakatan sudah diabaikan, bahkan ditinggalkan. Kita tidak peduli lagi terhadap nilai-nilai, pendekatan budaya, kearifan lokal, bahkan musyawarah mufakat yang kita sepakati sebagai falsafah hidup. Kita tak percaya lagi pada supremasi hukum sehingga kekerasan sebagai gantinya. Ini harga yang harus kita bayar karena apapun sudah kita ukur dengan materi, pendekatan serbamateri. Betapa gila, seorang kepala desa langsung gelap mata hanya karena memimpikan timbunan uang dari penambangan pasir sehingga tak mau mendengar suara rakyat sendiri.

Aparat pemda pun menganggap enteng masalah ini. Kemungkinan besar para pejabat itu sudah menerima upeti sehingga tak perlu menghiraukan penolakan warga dan tidak mengantisipasi kemungkinan terburuk. Hingga pada akhirnya Salim Kancil dan warga menempuh cara mereka sendiri yaitu menyetop truk pasir. Ini sebagai bentuk habisnya harapan mereka kepada pemerintah. Bagi mereka, pemerintah dan penegak hukum tidak bisa lagi menjadi sandaran bagi rakyat.

Kasus ini sudah sangat meresahkan warga desa-desa lainnya di nusantara dimana terdapat pertambangan pasir yang mungkin ilegal. Pemerintah dan rakyat merisaukan potensi konflik sosial seperti itu di daerahnya. Wajar saja, sudah banyak eksploitasi tambang yang telah memicu keresahan warga. Bila tidak ditangani dengan baik, ini bisa meletus menjadi konflik sosial. Tentu kita tidak ingin kasus Lumajang merembet ke daerah-daerah lain di Indonesia.

Tangan-tangan perusahaan besar kini merasuk hingga ke pedalaman, mengeksploitasi tambang, tak peduli menghancurkan daerah pertanian, dibabat habis untuk disedot pasirnya. Aktivitas produksi dan pengangkutan pasir menimbulkan kebisingan jalanan desa. Tak semua penduduk di pedesaan berani menghadapi risiko seperti Salim Kancil dan kawan-kawannya. Mereka itu silent majority yang benar-benar diam sehingga kerusakan pun berlanjut tanpa ada pihak yang peduli.

Di Lumajang saja, menurut catatan Dinas Perhubungan, terdapat sekitar 2000 truk pengangkut pasir. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur memperkirakan sebagian besar pasir yang diangkut berasal dari tambang illegal. Bisa dibayangkan banyaknya truk yang beroperasi setiap hari melayani tambang-tambang liar di Jawa dan betapa besar perputaran uang dalam bisnis ini. Secara ekonomis, bisnis ini sangat menggiurkan. Karena itu, warga yang diam diabaikan dan tak akan diperhitungkan. Ini memang perilaku umum. Sayangnya, pemerintah cenderung hanya memperhitungkan kelompok yang vokal dan mengabaikan silent majority tadi.

Kecenderungan ini secara jangka panjang akan menghancurkan rancangan pembangunan kita sendiri karena makin banyak warga terabaikan dan tertinggal, yang pada gilirannya akan menjadii beban pembangunan. Pelajaran dari Lumajang itu sangat mahal. Kita semua, terlebih pemerintah, harus menarik pelajaran penting untuk merancang pembangunan yang lebih berkelanjutan dan menyejahterahkan rakyat.

Bukan tidak mungkin orang-orang yang selama ini diam akan mengikuti jejak Salim Kancil, mengambil resiko kematian demi memperjuangkan hak-haknya bahkan sampai melawan kesewenangan-wenangan pengguasa dan jaringan mafianya. Tentu, hal ini tidak kita inginkan terjadi. Perlu adanya upaya pencegahan dari pemerintah dan masyarakat. Salah satunya, mencegah pemarakan penambangan liar di berbagai daerah yang jauh dari sorotan pemerintah dan media.

Hukuman keras hingga berefek jera harus benar-benar diaktualisasikan sejak dini agar hak keberlangsungan hidup rakyat terutama di pedesaan tidak dirampas secara biadab. Pemerintah harus sigap dan lebih preventif terhadap terror-teror yang melilit masyarakat di pedesaan. Jangan hanya bertindak setelah ada kasus serupa terkuak bahkan menunggu tumbangnya beberapa korban jiwa.

Penulis adalah Anggota Initiatives of Change Indonesia dan Alumnus Universitas Negeri Medan.