Tercorengnya (Kembali) Panggung Politik Tanah Air

Oleh: Hasian Sidabutar, S.Pd

Terbit: Malut Post, 21 November 2015 

Lagi-lagi, perpolitikan tanah air kembali tercoreng. Tindakan Ketua DPR RI dan politisi partai Golkar Setya Novanto, jika benar mencatut nama Presiden Jokowi untuk melobi PT Freeport Indonesia seperti dituduhkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sudirman Said, bukan hanya mencoreng parlemen, melainkan juga meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap etika politik.

Apa yang dipertontonkan para politikus di panggung politik Indonesia  waktu terakhir ini, seolah membenarkan asumsi sebagian masyarakat yang sinis terhadap politik: bahwa politik adalah medan pertempuran barbar.

Jika benar laporan Menteri ESDM ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), bahwa Setya Novanto mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk meminta saham dari Freeport untuk memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak, kepercayaan rakyat terhadap lembaga DPR benar-benar bakal tergerus hingga ke titik paling rendah.

Dalam laporannya ke MKD, Senin (16/11) lalu, Sudirman Said menyebut Setya Novanto, bersama pengusaha minyak Reza Chalid, menemui bos Freeport sebanyak tiga kali. Pada pertemuan ketiga, 6 Juni 2015, Setya Novanto meminta saham 11 persen untuk Presiden Jokowi dan 9 persen untuk Wapres Jusuf Kalla, demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Untuk “jasa”-nya tersebut, Setya Novanto meminta Freeport memberinya saham proyek listrik yang akan dibangun di Timika. Ia juga meminta Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut.

Dalam laporannya, Sudirman Said menyampaikan bukti berupa transkrip pembicaraan antara Setya Novanto, Reza Chalid, dan petinggi PT Freeport Indonesia. Ia juga menyatakan informasi tersebut didapatkan dari petinggi Freeport Indonesia. Rekaman asli dari percakapan itu akan segera disampaikan Sudirman ke MKD.

Seolah informasi tersebut belum cukup untuk menunjukkan bobroknya moral politik pemimpin wakil rakyat, sebuah surat yang diteken Setya Novanto, yang ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, kini beredar di kalangan wartawan. Dalam surat berkop DPR tertanggal 17 Oktober 2015 itu, Setya Novanto meminta PT Freeport membayar biaya penyimpanan BBM pada PT Orbit Terminal Merak (OTM), tempat selama ini PT Pertamina menyimpan bahan bakar di perusahaan tersebut.

Sebelumnya, nama Setya Novanto juga sudah sering dikaitkan untuk sejumlah kasus. Mulai dari kasus pengalihan hak tagih Bank Bali pada 1999, kasus penyelumdupan beras dari Vietnam pada 2003, kasus penyelundupan limbah beracun di Pulau Galang Batam pada 2006, kasus korupsi proyek PON Riau 2012, dan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Hampir dalam semua tersebut, nama Setya Novanto disebut sebagai negosiator atau pembagi fee untuk memuluskan jalannya proyek. Namun, bukti tak cukup kuat untuk menyeret Setya Novanto ke meja hijau.

Meski demikian, sejumlah catatan yang dimiliki Setya Novanto membuat kita mempertanyakan integritasnya sebagai seorang pemimpin DPR. Sebagai ketua dari lembaga wakil rakyat, kita berharap Setya Novanto adalah seorang leader, orang yang memimpin, yang mengarahkan, yang memberi inspirasi bagi rakyat yang ia wakili; bukan malah menjadi makelar atau broker untuk secuil remah-remah bagi perutnya sendiri.

Kasus Setya Novanto, jika terbukti benar, sebenarnya menjadi pukulan bagi kita untuk melihat bahwa sudah terlalu lama etika politik di negeri ini diabaikan. Juga makin sedikit politikus yang masih memegang moralitas politik.

Jika kita sedikit saja memiliki kepekaan politik, kita akan tahu bahwa rakyat kini mulai tak peduli dengan apa yang terjadi di panggung politik. Ketika para pemimpin dan kader parpol satu per satu diseret ke depan persidangan atas tudingan korupsi, rakyat melihat dengan hati tawar.

Sebagian dari mereka bahkan merindukan tirani dan dengan sukarela mengubur demokrasi. Sebagian lainnya bersorak, mensyukuri bahwa mereka tak pernah terlibat politik dan insiden itu hanya jadi pembenaran bagi mereka, bahwa selamanya politik adalah “barang kotor”.

Siapa kini mempercayai politik? Siapa meyakini partai politik? Seorang jenderal yang berniat maju sebagai calon presiden 2014 lalu menyebut, demokrasi yang ada saat ini adalah demokrasi duit. Aspirasi rakyat hanya diwakili segelintir orang yang menilai politik hanya sebagai karier untuk mengeruk keuntungan financial.

Politik pada akhirnya hanya menjadi salah satu jenis “pekerjaan”, sebuah karier yang jadi incaran para “makelar proyek”. Jika kita tidak ingin rakyat betul-betul menjadi apatis terhadap segala hal yang terjadi di negeri ini, etika politik sebaiknya ditegakkan. Itu dimulai dari partai politik yang harus becus mengurus moralitas politik para kadernya. Negara juga harus mereformasi sistem pemerintahannya dan melakukan transparansi kebijakan sehingga menutup peluang para “broker politik” dan “makelar proyek” bermain di wilayah abu-abu.

Penulis adalah Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia dan Alumnus Universitas Negeri Medan