Lapangan Kerja Sulit, Pengangguran Meningkat

Oleh: Hasian Sidabutar, S.Pd

Terbit: Harian Waspada Online (WoL), Kamis 18 Juni 2015

 

Nampaknya, untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan pada masa pemerintahan Jokowi ke depan akan semakin sulit. Ini disebabkan oleh menyusutnya sumber daya alam tak terbarukan secara drastis akibat eksploitasi berlebihan. Kondisi itu juga terjadi pada sumber daya alam terbarukan karena konsumsi jauh melampaui produksi.

Apalagi, di era semua kebutuhan sandang, pangan dan papan yang kian mahal , pada akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang memangkas karyawannya hingga menyebabkan pembludakan pengangguran di negeri ini. Contohnya, sejak Januari 2015 lalu industri sepatu Indonesia telah merumahkan 11.000 karyawannya secara bertahap. Di sektor pertambangan malah jauh lebih parah karena telah merumahkan ratusan ribu karyawannya. Khusus sektor batubara, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan bahwa jumlah pekerjanya sudah berkurang setengah (500 ribu) dari total 1 juta pekerjanya dan masih banyak sektor lain yang merumahkan para pekerjanya. Bahkan data BPS mengatakan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia sampai Februari 2015 naik 5,8 persen dari total angkatan kerja sebanyak 128,3 juta. Dan jika perlambatan ekonomi berlanjut dan terjadi demografi, maka jumlah pengangguran dipastikan akan terus meningkat ke depannya.

Oleh sebab itu, butuh usaha yang lebih kreatif untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan oleh semua pihak. Untuk mencegah bencana demografi, pemerintah dan elite politik haru segera melakukan serangkaian tindakan solutif. Menurut hemat saya, beberapa tindakan yang bisa dilakukan diantaranya sebagai berikut.

Pertama, menghasilkan kebijakan yang komprehensif dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, bukannya mengedepankan ego kelompok ataupun pribadi. Oleh sebab itu, kebijakan yang bersifat parsial perlu dievaluasi kembali dan diintegrasikan. Apabila kebijakan tersebut tidak dapat diintegrasikan serta merugikan unit pemerintah yang lain dan mereduksi lapangan kerja, harus segera dibatalkan agar tidak menimbulkan kerugian yang berlarut.

Kedua, pemerintah dan elite politik perlu mendorong kemandirian ekonomi. Setiap investasii asing seharusnya memiliki mitra lokal yang cukup setara, tidak sekedar sebagai pelengkap. Nah, disini dibutuhkan penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi mitra setara terhadap investor asing.

Ketiga, dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang tegas yang berpihak kepada tenaga kerja domestik. Kebijakan yang dimaksud diantaranya mewajibkan perusahaan asing maupun domestik untuk memberikan posri terbesar bagi tenaga kerja domestik. Kebijakan tersebut harus didukung dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja domestik. Itu diimplementasikan lewat pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK). Kemudian, perlu penguatan dan penyebaran pendidikan kejuruan di daerah dimana disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Keempat, perlu dilakukan pembenahan pemanfaatan seumber daya alam. Untuk sumber daya pertambangan, dibutuhkan kebijakan untuk mendorong penghiliran lebih jauh. Ini tidak sekedar memperbesar nilai tambah dalam negeri tetapi juga memperlambat eksploitasii sumber daya karena perusahaan akan menjaga kesinambungan bahan baku industri pengolahannya. Di sisi lain, untuk sumber daya alam terbarukan seperti kehutanan, perkebunan, tanaman pangan dan perikanan, perlu langkah untuk meningkatkan produksi termasuk pengolahannya serta meningkatkan efisiensi penggunaannya.

Kelima, program untuk mengatasi kemiskinan yang dibuat pemerintah seperti BLT, BPJS, Kartu Sakti serta jaminan kesehatan dan kemiskinan lainnya seharusnya membuat penerimanya menjadi mandiri, bukan malah semakin membuat manja, malas dan bergantung hanya kepada pemerintah. Pada dasarnya, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terbatasnya peluang berusaha, tidak produktif lagi (lansia) atau belum produktif (anak yatim piatu) dan juga unsur kemalasan. Program mengatasi kemiskinan seharusnya disesuaikan dengan tiap penyebab kemiskinan tidak harus seragam.

Semoga dengan diaplikasikannya beberapa tindakan solutif diatas, pengangguran tidak terjadi lagi. Dan kita juga berharap semoga lapangan kerja semakin banyak dan terbuka untuk umum.

(Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial, Ekonomi, Pendidikan dan Politik. Staf Pengajar Quantum College Medan. Anggota Initiative of Change (IofC) Indonesia)