Pemerintah Suka Pekerjaan Tanggung

Oleh: Hasian Sidabutar, S.Pd

Terbit: Harian Medan Bisnis Daily, Sabtu, 31 Januari 2015 

Pembangunan infrastruktur bukanlah hal baru di Indonesia. Pembangunan sudah dicanangkan dan dikerjakan sejak awal pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto sebagai presiden kedua Republik Indonesia. Selama 32 tahun kepemimpinannya beliau telah banyak melakukan pembenahan infrastruktur negara. Inilah yang menjadi alasan bangsa ini memberikan mandat kepada beliau sebagai Bapak Pembangunan. Tentu apa yang menjadi visi misi beliau dalam pembangunan patut diwarisi. Setiap pemerintah mulai pusat hingga daerah harus saling bersinergi, menyatukan visi dan mengesampingkan visi pribadi masing-masing, mau berbenah diri, serta mau dibenahi demi kepentingan negara. Sebab, itulah yang menjadi cita-cita bangsa sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945.

Beberapa waktu terakhir, Pemerintah Kota Medan tampak "sangat hobi" dengan pekerjaan tanggung. Hal yang mengundang gelisah, pembangunan sejumlah jalan pada jajaran sisi Jalan Pancing, Kecamatan Medan Tembung. Meskipun kondisi Jalan Pancing yang di kawasan sekitarnya kini banyak tempat kos mahasiswa/i itu lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu, tetapi masih banyak yang perlu dituntaskan.

Jalan Ambai dan Jalan Perjuangan, diperbaiki dalam bulan berbeda. Jalan Ambai pada November 2014, sedangkan Jalan Perjuangan di Desember 2014. Sebelum diperbaiki, Jalan Ambai bisa dikategorikan buruk. Jalan yang panjangnya kurang lebih 1 km ini sangat gersang saat kemarau dan berlumpur/becek ketika hujan. Penduduk asli daerah itu dan mahasiswa/i, serta karyawan yang tinggal di sana sangat terganggu akibat buruknya fasilitas jalan tersebut. Mayoritas mahasiswa berjalan kaki menuju kampus masing-masing.

Kini, jalan itu sudah bagus. Perbaikan jalan tersebut bukan menggunakan aspal, melainkan beton atau semen, dengan ketinggian mencapai kurang lebih 30 cm di atas permukaan jalan sebelumnya. Saat musim kemarau memang tidak ada hal mengganggu di jalan itu, namun ketika musim hujan banjir menjadi kondisi yang tak terelakkan. Warga mengeluh karena setiap hujan deras wilayah tersebut banjir hingga menggenangi rumah mereka.

Kemungkinan besar banjir tersebut tidak akan bisa diatasi. Faktor utamanya, perbaikan jalan tidak diseimbangkan dengan pembenahan parit di pinggirannya yang kondisinya sangat sempit, berlumpur hitam dan memunculkan bau tak sedap. Hal ini tentunya selain sangat mengganggu aktivitas sehari-hari warga juga memicu serangan berbagai jenis penyakit. Harusnya pemerintah menyeimbangkan pembangunan jalan tersebut dengan parit yang bisa menampung limpahan air dan mengalirkannya saat saat hujan deras. Namun, kenyataannya hingga kini tidak terlihat ada pekerja memperbaiki parit di pinggiran jalan itu.

Kedua, Jalan Perjuangan, yang tergolong ramai dilalui pengendara ini memang selalu banjir ketika hujan. Tidak jauh berbeda, pada Desember 2014 Pemerintah Kota Medan telah memperbaiki jalan ini dengan beton. Anehnya, yang diperbaiki hanya sekitar 50 meter dari lebih kurang 1 km panjang jalan tersebut. Akibatnya, saat hujan turun sisa jalan yang tidak diperbaiki akan banjir. Sedangkan parit yang tergolong kecil di sepanjang pinggiran jalan itu dan belum diperbaiki tidak akan sanggup menampung luapan air akibat hujan deras. Sudang tentu penyakit seperti diare dan demam beradrah berpotensi mewabah dan menyerang warga.
Apa pun yang menjadi kendala bukanlah alasan kuat untuk menggantung kerja pemerintah. Sebagimana diatur di dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan jalan sebagai sarana transportasi merupakan unsur penting.

Jadi, pemerintah harus move on dari penyakit pekerjaan tanggung dan menuntaskannya. Jika hal ini telah dikerjakan maksimal, maka Pemerintah Kota Medan benar-benar bisa mempertanggungjawabkan Penghargaan Kinerja Terbaik II Tahun 2014 Sub Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kategori Provinsi yang diberikan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. (Oleh: Hasian Sidabutar)

(Penulis adalah pemerhati masalah lingkungan dan sosial)